Banjir bantuan sosial atau bansos jelang Pemilu 2024 mendapat sorotan. Hal ini pun menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial.
Dalam rapat itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini dicecar anggota DPR terkait banjirnya bansos jelang Pemilu 2024. Terutama terjadi di sejumlah daerah.
Anggota Komisi VIII DPR pertama yang mencecar Risma soal bansos ini adalah Iskan Qolba Lubis dari Fraksi PKS. Dia mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan pemerintah saat menyalurkan bansos pada Januari hingga Februari 2024.
"Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang," kata Iskan, di Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
Baca juga
Presiden Jokowi Tak Ajak Mensos Risma Saat Bagi Bansos, Apa Alasannya?
Menurutnya, biasanya anggaran untuk kementerian belum tersedia. Kecuali anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) yang biasanya digunakan untuk gaji pegawai.
"2024 itu bu, saya ini paham saya di Banggar, 2024 itu rata-rata anggaran itu uang di negara belum ada kecuali SILPA. SILPA dipakai untuk gaji. Januari-Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Januari?" ujar Iskan.
Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP My Esti Wijayanti juga ikut mencecar Risma soal bansos. Berdasarkan temuannya, banyak penyaluran bansos berupa pangan di sejumlah daerah di DI Yogyakarta jelang Pemilu dan Pilpres 2024.
"Saya mendapat catatan di 2022 dan 2023 memang betul yang dikatakan Pak Iksan bahwa lumrahnya keluar di awal bulan Maret, itu data saya yang di DIY. Tetapi di 2024 ini memang keluarnya cukup membuat terkaget-kaget, be..ber..ber, di Januari-Februari," kata Esti.
Baca juga
Gusdurian Temukan 58 Pelanggaran Pemilu Mulai Intimidasi Hingga Bansos
"Pertanyaan kami, bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya juga ke banyak titik, ada beras bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, orang tahunya bansos," ujarnya.
"Itu mengalir tiada henti menjelang coblosan 14 Februari. Kami membutuhkan ini (jawaban) untuk bisa mendudukkan persoalan siapa yang bertanggung jawab," ujarnya.
Respons Risma
Risma pun menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Risma menjelaskan, Surat Perintah Membayar (SPM) dikeluarkan pemerintah pada Januari setiap tahunnya. Untuk penyaluran bansos 2024, SPM dikeluarkan per 26 Januari.
Artinya, wajar jika penyaluran bansos dilakukan pada awal tahun. Dan penyaluran itu bertepatan dengan tahun politik.
Risma menjelaskan, anggaran Program Perlindungan Sosial pemerintah pada 2024 amencapai Rp 497 triliun. Dari anggaran tersebut, Kementerian Sosial mendapatkan jatah sekitar Rp 78 triliun untuk tahun 2024 ini.
Baca juga
Mensos Risma Curhat Suasana Rapat Kabinet: Tak Nyaman
"Sisanya ya saya nggak ngurusi. Kenapa? Ya saya ngurus ini aja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana," kata Risma.
"Tapi yang jelas, kami tidak memberikan itu (bansos) di luar ini, kami di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di luar program kami, dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta ke Kemenkeu," sambungnya.
Risma pun menegaskan, selama ini dana bansos tidak mengalir ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kemensos. Dana tersebut mengalir dari Kementerian Keuangan langsung. Sedangkan Kemensos tidak pernah memegang langsung dana jumbo tersebut.
Risma kembali menegaskan, tidak terkait dengan bansos yang mengucur di sejumlah daerah jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Penyaluran bansos tersebut menurutnya bukan tanggung jawab Kemensos.
"Nggak tahu saya (banjir bansos)," kata Risma, ditemui usai rapat.
"Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu. Aku nggak berhak lah untuk bicara itu. Itu sudah beberapa tahun itu kejadian, terjadi," jelasnya.
Artikel lainnya: Rayyanza Jatuh Sakit, Raffi Ahmad Sebut Bukan Gegara Ikut Syuting Sahur RANS di TV
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
