Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU dipangkas Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Heru Budi Haryono. Kebijakan ini pun menyita perhatian.
Persoalan KJMU dipangkas mulanya viral di media sosial X @unjsecret. Dalam unggahannya, terlihat sejumlah netizen yang mengaku pemegang KJMU dicabut secara tiba-tiba tanpa penjelasan detail. Mereka menduga, hal ini sebagai kebijakan dari Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, protes atas kebijakan pemangkasan KJMU. Menurutnya, kebijakan ini merupakan tindakan yang fatal dan tidak berperikemanusiaan.
“Saya kira ini langkah yang fatal, tidak tepat, dan tidak berperikemanusiaan. Apa yang Pak Pj Heru lakukan, sama sekali tidak sejalan dengan spirit dan arahan Pak Presiden Jokowi yang pro rakyat. Apa lagi ini soal pendidikan," ujar Sahroni dalam keterangannya.
Baca juga
Heboh Program KJMU Gagasan Anies Baswedan Dihapus, Ini Kata PJ Gubernur Heru Budi
"Jadi, Pak Pj Heru sama saja telah merusak nama baik Pak Jokowi. Maka sebaiknya Pak Presiden segera pecat Pj Heru. Kebijakannya sudah banyak yang sangat ekstrem dan jelas merugikan masyarakat." ujarnya.
Sahroni meminta agar Heru Budi tidak membuat kebijakan yang merenggut hak-hak masyarakat kecil. Menurutnya, pencabutan KJMU ini membuat ketimpangan akses pendidikan semakin besar di Jakarta.
“Karena ini sudah sangat kacau. Pertama itu kan memang hak mereka untuk menerima, mereka memang tidak mampu. Kedua, kalau diputus di tengah jalan seperti ini, mereka mau lanjut kuliah pakai apa? Bayarnya gimana? Apa enggak dipikir sampai ke situ? Jangan semau-maunya begitu, zalim bapak (Pj Heru),” jelas Bendahara Partai NasDem itu.
“Semoga hati nurani Pak Pj Heru terketuk. Kembalikan apa yang memang merupakan hak mereka,” tutupnya.
Artikel lainnya: Hasil Liga Champions: Man City Mulus ke 8 Besar, Madrid Lolos Meski Imbang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News