Real Count KPU Pileg 2024: 8 Partai ke DPR, PSI Tembus 3 Persen, PPP Anjlok

Penghitungan suara Pemilihan anggota legislatif atau Pileg 2024 terus diperbaharui. Sebanyak delapan partai politik memastikan diri menempatkan wakilnya di DPR. Sementara itu PPP kini anjlok di bawah 4 persen. Sedangkan PSI justru sudah tembus 3 persen.

PDI Perjuangan masih menjadi parpol pengumpul suara terbanyak sementara. Diikuti Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Data ini diddasarkan pada penghitungan suara sementara di 540.248 TPS atau 65,62 persen dari 823.236 TPS di seluruh Indonesia hingga Jumat, 1 Maret 2024.

Berikut hasil real count Pileg 2024 di Sirekap KPU:

PKB 8.859.238 suara atau 11,59 persen
Partai Gerindra 10.196.550 suara atau 13,34 persen
PDI Perjuangan 12.567.297 suara atau 16,44 persen
Partai Golkar 11.542.177 suara atau 15,1 persen
Partai NasDem 7.218.010 suara atau 9,44 persen
Partai Buruh 449.085 suara atau 0,59 persen
Partai Gelora 1.028.704 suara atau 1,35 persen
PKS 5.750.467 suara atau 7,52 persen
PKN 159.413 suara atau 0,21 persen
Partai Hanura 557.528 suara atau 0,73 persen
Partai Garuda 221.131 suara atau 0,29 persen
PAN 5.328.980 suara atau 6,97 persen
PBB 253.748 suara atau 0,33 persen
Partai Demokrat 5.682.126 suara atau 7,43 persen
PSI 2.295.087 suara atau 3 persen
Partai Perindo 960.713 suara atau 1,26 persen
PPP 3.037.766 suara atau 3,97 persen
Partai Ummat 322.415 suara atau 0,42 persen

Real Count KPU Pileg 2024 per 1 Maret 2024

Berdasarkan aturan Parliamentary Threshold atau syarat minimal perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi di DPR, parpol yang berhak melenggang ke Senayan adalah yang memiliki perolehan suara minimal 4 persen.

Disclaimer KPU

Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.
Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.