Tanggapan Anies Baswedan
"Apresiasi setingginya buat semua yang sudah jalankan dan dukung inisiatif luar biasa ini, walau berujung tidak seperti yang kita harapkan," cuit Anies di akun X-nya menjawab unggahan Olppaemi Project terkait penutunan videotron di Bekasi dan Jakarta.
"Tetap semangat, karena sebesar apa pun tekanan yang kita terima, tidak ada apa-apanya dibanding tekanan hidup yang dijalani rakyat kebanyakan setiap hari," kata Anies.
"Jadi apa pun tantangan yang kita temui dalam perjuangan untuk masyarakat Indonesia ini, ya kita hadapi, sama-sama. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan ya! Salam dari Sorong, Papua."
Dukungan dari Anies itu kemudian dijawab Olppaemi Project,yaitu:
"Abah, terima kasih banyak atas apresiasinya. Kami bangga dapat melaksanakan project ini dengan kolaborasi dari Humanies. Kami selalu ingat pesan Abah: terus semangat menghadapi tantangan & terus berikhtiar. Jaga kesehatan juga ya, Abah. Salam dari Humanies seluruh Indonesia."
Tanggapan Timnas AMIN
Tim pemenangan nasional Anies-Cak Imin alias Timnas AMIN ikut mengomentari videotron Anies yang diturunkan di Bekasi dan Jakarta.
Kapten Timnas AMIN, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait penurunan paksa videotron Anies yang dipasang pendukungnya. Menurutnya, laporan ini sebagai proses demokrasi.
"Jadi itu nanti tinggal tim hukum kita yang akan melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut," ujar Syaugi.
"Makanya kami berharap masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan, itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira," ujar dia.
Komentar Bawaslu
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan akan menelusuri kasus penurunan videotron Anies Baswedan.
"Pasti, dilanjut atau tidak pasti akan kami sampaikan," kata Rahmat Bagja.
Rahmat menjelaskan, pemasangan videotron seharusnya ada izin. Dia pun menilai pemerintah daerah juga harus bersikap netral kepada seluruh peserta Pemilu 2024.
"Kalau sudah sewa, dibatasi, itu jadi permasalahan. Kalau Pemda Bekasi kan itu Pemda sendiri, kalau DKI beda juga. Nanti dilihat apakah perizinannya, pihak ketiganya, bukan hanya Pemda, loh," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
