Jepang diguncang skandal korupsi. Kasus ini menyeret nama Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida.
Tak hanya itu, kasus korupsi ini juga menyeret sejumlah nama politikus dari Partai Demokrat Liberal, partai yang menaungi PM Fumio Kishida. Padahal LDP telah menguasai pemerintahan Jepang dalam beberapa dekade terakhir tanpa ada gangguan.
Kasus korupsi ini terkait suap sebagai hadiah bagi orang yang berhasil menjual jumlah tiket melampaui target. Tiket yang dijual adalah tiket acara penggalangan dana partai. Nilai suap itu mencapai 500 juta yen atau sekira Rp54,7 miliar.
Laporan media setempat menyatakan, jaksa akan menggeledah kantor-kantor dan memeriksa puluhan anggota parlemen Jepang pada akhir pekan ini. Para aggota parlemen itu disebut menikmati suap dari penjualan tiket tersebut.
Baca juga
Juliari Batubara Terbukti Korupsi Duit Bansos Covid, Divonis 12 Tahun
"Jika Anda yakin mampu menjual (tiket), jika Anda bisa menjual lebih dari yang diwajibkan, itu semuanya menjadi pemasukan Anda, jadi mudah dan hebat," tutur seorang pejabat senior yang pernah bekerja di kantor salah satu anggota parlemen dari LDP saat berbicara kepada televisi lokal ANN.
Identitas pejabat senior itu masih dirahasiakan. Wajah dan suaranya pun juga masih disensor.
Skandal korupsi ini juga diduga melibatkan faksi terbesar dalam LDP. Faksi ini sebelumnya dipimpin mendiang mantan PM Shinzo Abe. Kini faksi LDP dipimpin Kishida.
Akibat dari mencuatnya skandal korupsi ini, sejumlah menteri pun menyatakan mundur. Melansir AFP, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengonfirmasi dirinya mengundurkan diri dari jabatannya.
Baca juga
KPK Usut Korupsi Proyek APD Covid-19 di Kemenkes Senilai Rp3 Triliun, Ada Tersangka
Berikut adalah daftar menteri-menteri dan pejabat terkemuka yang mundur:
- Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno
- Menteri Ekonomi dan Industri, Yasutoshi Nishimura
- Menteri Dalam Negeri, Junji Suzuki
- Menteri Pertahanan, Ichiro Miyashita
- Penasihat khusus PM sekaligus kepala jubir pemerintahan, Michiko Ueno
- Lima wakil menteri
"Keraguan masyarakat ada di sekitar saya mengenai dana politik, yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketika penyelidikan sedang berlangsung, saya pikir saya akan memperbaiki keadaan," ucap Menteri Ekonomi dan Industri, Nishimura, saat berbicara kepada wartawan setempat.
Mencuatnya kasus korupsi ini menimbulkan spekulasi dipercepatnya pemilu. Padahal masa jabatan PM Fumio Kishida masih akan berakhir pada 2025.
Artikel lainnya: Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tabrak Daihatsu Sigra, 2 Tewas dan 4 Luka
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
