Pendaftaran KPPS Sudah Dibuka: Simak Tugas, Syarat dan Gaji yang Diterima

Pemilu tak hanya bicara soal capres maupun caleg, tetapi juga Kelompok Panitia Pemungutan Suara alias KPPS. Bagi yang berminat, pendaftaran KPPS sudah dibuka. Siak tugas, syarat, dan gaji yang diterima KPPS.

Mengutip laman KPU, KPPS adalah kelompok panitia yang akan melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS.

Anggota KPPS berjumlah 7 orang. Mereka adalah anggota masyarakat di sekitar TPS. Nantinya, KPPS akan terdiri dari seorang ketua dan enam anggota.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023, pendaftaran calon anggota KPPS akan berlangsung pada 11-20 Desember 2023.

Tugas KPPS

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, petugas KPPS memiliki tugas sebagai berikut:

Mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) di TPS
Menyerahkkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS
Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara
Membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS
Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewajiban

Petugas KPPS juga memiliki kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:

Menempelkan DPT di TPS
Menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan saksi, pengawas TPS, panwaslu, kelurahan atau desa, peserta pemilu dan masyarakat di hari pemungutan suara
Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa
Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui PPS pada hari yang sama
Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan