Jokowi Ungguli SBY Miliki Menteri Terjerat Korupsi, Ini Daftarnya

Daftar menteri pemerintahan Jokowi terjerat korupsi (2014-2023)

Idrus Marham
Idrus Marham terjerat korupsi proyek PLTU Riau saat menjabat Menteri Sosial. Kasus ini terjadi saat politisi Partai Golkar itu masih duduk sebagai anggota DPR. Idrus Marham divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150.000.000 subsider 2 bulan kurungan.
Imam Nahrawi
Imam Nahrawi terjerat korupsi suap dana hibah untuk KONI di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Politikus PKB itu terbukti bersalah dan divonis 7 tahun penjara serta denda Rp 400.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Selain itu Imam wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp 18,15 miliar, dan pencabutan hak pilih hingga 4 tahun.
Edhy Prabowo
Edhy Prabowo terbukti menerima suap penerbitan izin budi daya dan ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mantan Politisi Partai Gerindra itu terbukti bersalah dan divonis 5 tahun penjara, denda Rp 400.000.000 subsider 6 bulan penjara, dan pencabutan hak pilih hingga 2 tahun.
Juliari Batubara
Juliari Batubara membuat heboh saat terjerat korupsi bantuan sosial untuk Covis-19 di Kementerian Sosial. Politisi PDI Perjuangan itu terbukti bersalah dan divonis 12 tahun penjara serta denda Rp 500.000.000 dan subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Juliari juga wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 14,5 miliar dalam satu bulan atau subsider 2 bulan penjara) serta pencabutan hak pilihnya hingga 4 tahun.
Johnny G PLate
Johnny G Plate terjerat korupsi proyek base transceiver station atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kasus ini masih bergulir di persidangan. Dalam dakwaan, politisi Partai NasDem itu disebut merugikan negara hingga Rp8,032 triliun.
Syahrul Yasin Limpo
Syahrul Yasin Limpo menjadi menteri terbaru yang terjerat kasus korupsi. Politisi Partai NasDem itu terjerat korupsi di Kementerian Pertanian. SYL bersama dua anak buahnya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan Muhammad Hatta, diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi.