Kerusuhan itu imbas dari rencana pembangunan Rempang Eco City yang dilabeli proyek strategis nasional. Masyarakat adat telah meminta agar proyek tersebut dihentikan.
Badan Pengusahaan (BP) Batam, menjelaskan, wilayah Pulau Rempang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023 sebagai Rempang Eco City. Proyek ini memiliki nilai investasi mencapai Rp381 triliun hingga 2080.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan, pembangunan Rempang sebagai PSN 2023 tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Menurutnya, pembangunan Rempang Eco City diharapkan dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi (spillover effect) bagi Kota Batam serta kabupaten atau kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.
Nantinya, proyek yang digarap BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) itu akan mengubah wilayah Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata. Proyek itu pun diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dari Malaysia dan Singapura.
Namun proyek itu mendapat penolakan dari masyarakat adat yang tinggal di 16 kampung tua Pulau Rempang. Mereka meolak dipindahkan dari kampungnya. Sebab, kampung mereka memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat, bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Sejumlah warga yang menolak relokasi pun dipanggil polisi. Mereka mendapat tuduhan melakukan berbagai tidak pidana seperti pungutan liar pantai, merusak terumbu karang, hingga membabat hutan.
Kapolda Kepulauan Riau Irjen Tabana Bangun mengklaim, polisi telah melakukan pendekatan humanis dalam proses relokasi Pulau Rempang. Dia pun menegaskan sudah melakukan sosialisasi untuk relokasi warga.
Artikel lainnya: Geger Video Diduga Rebecca Klopper Durasi 11 Menit Beredar, Fadly Faisal Disorot
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
