Partai Demokrat mengklaim ada pengkhianatan dengan munculnya duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Koalisi Perubahan Untuk Persatuan. Hal ini menyusul kesepakatan dari Partai Nasdem dan PKB untuk Pilpres 2024.
Tudingan itu diperkuat dengan aktivitas Anies Baswedan sepanjang Kamis, 31 Agustus 2023. Bacapres yang diusung Koalisi Perubahan itu bersilaturahmi ke kediaman Ibunda Cak Imin, Nyai Hj Muhasonah, di Jombang. Selain itu, Anies juga berziarah ke makam leluhur Cak Imin.
Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya. Dia mengklaim telah ada kesepakatan antara Nasdem dan PKB untuk mengusung Anies-Cak Imin.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan." kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya.
Baca juga
Demokrat Klaim: PKB Sepakat Gabung Nasdem, Usung Anies-Cak Imin di Pilpres
Berikut pernyataan lengkap Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya:
Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini.
Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas.
1. Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.
2. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu (fait accompli).
3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Selanjutnya kronologi pengusungan Anies-Cak Imin >>>
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
