Mahkamah Agung atau MA menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Moeldoko soal kepengurusan Partai Demokrat. Mahkamah menguak alasan menolak permohonan Kepala Staf Kepresidenan itu.
Juru Bicara MA, Suharto, menyatakan sengketa partai seharusnya diselesaikan di Mahkamah Partai. Moeldoko belum pernah melakukan hal tersebut.
"Pada hakikatnya sengketa a quo [sengketa Moeldoko vs AHY] merupakan masalah penilaian keabsahan kepengurusan Partai Demokrat, antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga merupakan masalah internal Partai Demokrat yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik," kata Suharto, Kamis, 10 Agustus 2023.
"Jadi, secara umum ada mekanisme Mahkamah Partai yang harus ditempuh lebih dulu dan Mahkamah Partai itu diatur di UU Partai Politik, karena itu belum dilalui maka itu harus dilalui," tambah Suharto.
Baca juga
MA Tolak PK Moeldoko Soal Gugatan Kepengurusan AHY Jadi Ketum Demokrat
Suharto menjelaskan, alasan lainnya menolak permohonan PK adalah bukti baru atau novum yang diajukan Moeldoko tidak menentukan. Sehingga tidak dapat menjadi pertimbangan hukum dalam putusan.
"Bahwa novum yang diajukan para pemohon peninjauan kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi," kata Suharto.
Atas pertimbangan itu, diputuskan PK Moeldoko dengan amar:
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali; dan
Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp 2.500.000.
Putusan ini dibacakan Yosran selaku ketua majelis hakim, dengan anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun pada hari ini, Kamis, 10 Agustus 2023.
Artikel lainnya: Bupati Banyumas Asal PDIP Tanya Soal Capres, 3 Mahasiswa Unsoed Kompak Pilih Anies
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
