SD Inpres kini tengah menjadi sorotan usai komentar dari Presiden Joko Widodo terkait proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Awalnya Presiden Jokowi ditanya soal keterlibatan mandor bule dalam proyek IKN. Penggunaan mandor bule ini sebelumnya diusulkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Mandor apa, beda loh mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan," kata Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Juni 2023.
Jokowi lantas melontarkan pernyataan yang di luar dugaan.
"Ndak-ndak ya karena kita ingin menaikan level kualitas kita. Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD Inpres, mau?" kata Jokowi.
Baca juga
Setuju Usul Luhut Soal Mandor Bule, Jokowi Tak Mau Proyek IKN Kayak SD Inpres
Apa itu SD Inpres?
Melansir laman Indonesia.go.id, SD Inpres merupakan kebijakan dari Presiden ke-2 RI, Soeharto. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.
Landasan dari kebijakan ini adalah semangat untuk mewujudkan kesempatan yang sama di dunia pendidikan. Hingga periode 1993-1994, tercatat hampir 150 ribu unit SD Inpres dibangun. Seiring dengan kebijakan itu, sudah lebih dari 1 juta guru yang ditempatkan di SD Inpres tersebut.
Total dana yang dikeluarkan untuk program SD Inpres hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) I mencapai hampir Rp6,5 triliun.
Atas keberhasilan program SD Inpres ini, UNESCO memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto berupa Piagam The Avicenna pada 19 Juni 1993.
Nama piagam ini diambil dari nama seorang tokoh ilmu pengetahuan dari Dunia Islam di abad X di Timur. Sohor dipanggil dengan nama lbnu Sina. Ia seorang filosof dan ilmuwan yang merintis bidang ilmu kedokteran, oleh UNESCO nama besarnya ditempatkan menjadi simbolisasi penghargaan di bidang pendidikan dan etik dalam sains.
Diganjar Penghargaan Nobel >>>
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
