Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo buka suara soal pernyataan Bupati Meranti tersebut.
“Kami keberatan dan menyangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan,” ujar dia melalui video yang diunggah di akun Twitter pribadinya @prastow.
Yustinus menjelaskan, pernyataan Adil ngawur dan menyesatkan. Sebab, Kemenkeu sudah menghitung dan menggunakan data resmi dari Kementerian ESDM untuk menentukan dana bagi hasil. Pembagian tidak hanya unutk daerah penghasil, tetapi juga untuk daerah sekitarnya agar merasakan kemajuan bersama.
Yustinus merinci alokasi transfer yang dilakukan sepanjang 2022. Menurutnya, Kemenkeu telah mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD meranti yang sebesar Rp 222 miliar.
Baca juga
Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Iblis Hingga Ancam Masuk Malaysia, Begini Perkaranya
“Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas,” cuit Prastowo.
“Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya ini manipulatif. Justru pusat terus bekerja dalam bingkai konstitusi dan NKRI,” kata Prastowo.
Kasus ini pun akhirnya dinyatakan selesai usai kedua belah pihak dimediasi Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan itu dihadiri pula Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan, Dirjen Migas dan Karo Keuangan Kementerian ESDM, Gubernur Riau dan jajarannya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kemendagri, dan SKK Migas.
"Sudah. Sudah clear yang lalu itu," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
"Jadi ini tadi baru dilakukan pertemuan membahas DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertemuan hari ini tindak lanjut atau pertemuan dari yang kemarin," kata Fatoni.
"Jadi hari ini pertemuan yang lebih teknis lagi. Nah tugas kami dari Kemendagri adalah memberikan fasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di bidang keuangan daerah," kata Fatoni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
