Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, terjerat operasi tangap tangan alias OTT KPK. Dia ditangkap bersama dengan puluhan pejabat Pemkab Meranti dan pihak swasta.
"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK, termasuk pihak swasta," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri.
"Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak. Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," kata Ali Fikri.
Sebelum penangkapan ini, Bupati Adil pernah membuat sensasi. Dia menyebut Kementerian Keuangan sebagai iblis atau setan.
Baca juga
Sebut Kemenkeu Iblis dan Setan, Ini pernyataan Lengkap Bupati Meranti Muhammad Adil
Pernyataan itu dia lontarkan karena kecewa dengan Kementerian Keuangan terkait dana bagi hasil atau DBH minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, Kemenkeu telah mengeruk keuntungan yang banyak dari minyak di daerahnya.
Bupati Adil menyatakan kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Lucky Alfirman dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Adil mempertanyakan soal DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu. Menurutnya, Kepulauan Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari. Tapi dia mengaku tidak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam daerahnya. Menurutnya, Meranti pun hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya karena DBH migas yang diterima minim.
Adil mengaku sudah mengajak Kemenkeu berdiskusi mengenai hal tersebut. Namun, menurutnya Kemenkeu hanya menyawarkan pertemuan secara virtual saja.
Baca juga
KPK OTT Bupati Meranti Muhammad Adil dan Puluhan Pejabat Pemkab!
"Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil.
“Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya” kata Adil.
Tanggapan Kemenkeu dan Kemendagri >>>
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News