Partai Demokrat mengungkap sosok menteri koordinator alias menko yang disindir Anies Baswedan ingin mengubah konstitusi. Demokrat pun menyinggung soal 'Big Data'.
Hal tersebut diucapkan Deputi Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Menurutnya menko itu juga pernah membangun wacana soal penundaan pemilu.
"Itu sebenarnya cukup familiar kalau rajin mau cari jejak digital atau pemberitaan. Menko yang misalnya pernah bangun wacana ada kaitannya amendemen konstitusi, penundaan pemilu melalui aspirasi 'Big Data' dan sebagainya," kata Kamhar di Jakarta, Senin, 20 Maret 2023.
Namun Amhar enggan menyebut nama menko yang dimaksud tersebut. Dia memastikan, masyarakat pasti mengetahui siapa sosok tersebut.
"Orang Indonesia khususnya yang punya literasi yang baik, karena Menko yang begitu kan ada," kata dia.
Baca juga
Anies Baswedan Sebut Ada Menko Mau Ubah Konstitusi, Siapa Menteri Itu?
"Itu sudah jelas, jadi enggak usah diperjelas lagi," tambahnya.
Isu menko yang ingin ubah konstitusi ini diungkap Anies Baswedan saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan KAHMI Jaya pada Kamis, 16 Maret 2023.
"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies.
"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.
"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," ujarnya.
Selanjutnya inikah menteri yang dimaksud?
Kabinet Indonesia Maju diketahui memiliki empat menteri koordinator. Mereka masing-masing membidani sejumlah urusan yang berbeda.
Keempat menteri koordinator itu adalah
- Menteri Koordinator Bidang Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan
Mahfud MD sebagai Menko Polhukam menjadi koordinator sejumlah kementerian, yakni:
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kejaksaan Agung Indonesia
Sementara Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian mengkoordinir sejumlah kementerian seperti:
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sedangkan Menko PMK Muhadjir Effendy membawahi sejumlah kementerian seperti:
- Kementerian Agama
- Kementerian Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Sosial
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dan terakhir, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin kementerian seperti:
- Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jadi siapa menko yang dimaksud Anies Baswedan ingin mengubah konstitusi atau undang-undang dasar?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
