Kabinet Indonesia Maju diketahui memiliki empat menteri koordinator. Mereka masing-masing membidani sejumlah urusan yang berbeda.
Keempat menteri koordinator itu adalah
- Menteri Koordinator Bidang Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan
Mahfud MD sebagai Menko Polhukam menjadi koordinator sejumlah kementerian, yakni:
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kejaksaan Agung Indonesia
Sementara Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian mengkoordinir sejumlah kementerian seperti:
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sedangkan Menko PMK Muhadjir Effendy membawahi sejumlah kementerian seperti:
- Kementerian Agama
- Kementerian Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Sosial
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dan terakhir, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin kementerian seperti:
- Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jadi siapa menko yang dimaksud Anies Baswedan ingin mengubah konstitusi atau undang-undang dasar?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
