Anies Baswedan mengungkapkan ada menteri koordinator yang terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Siapa menteri yang mau mengubah undang-undang dasar itu
Pernyataan tersebut dilontarkan Anies Baswedan saat acara dialog kebangsaan KAHMI Jaya pada Kamis, 16 Maret 2023. Namun Anies tidak menyebut sosok menteri tersebut.
"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies.
"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan," ujarnya.
"Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.
"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," ujarnya.
"Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Ini yang harus dilawan," ungkap dia.
"Dan seperti berkali-kali disampaikan. yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," katanya.
Selanjutnya inikah menteri yang dimaksud?
Kabinet Indonesia Maju diketahui memiliki empat menteri koordinator. Mereka masing-masing membidani sejumlah urusan yang berbeda.
Keempat menteri koordinator itu adalah
- Menteri Koordinator Bidang Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan
Mahfud MD sebagai Menko Polhukam menjadi koordinator sejumlah kementerian, yakni:
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kejaksaan Agung Indonesia
Sementara Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian mengkoordinir sejumlah kementerian seperti:
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sedangkan Menko PMK Muhadjir Effendy membawahi sejumlah kementerian seperti:
- Kementerian Agama
- Kementerian Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Sosial
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dan terakhir, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin kementerian seperti:
- Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jadi siapa menko yang dimaksud Anies Baswedan ingin mengubah konstitusi atau undang-undang dasar?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
