Sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo mudah ditemukan di PeduliLindungi. Tak hanya itu, nomor NIK orang nomor satu di Indonesia itu juga mudah ditemukan.
Gegara kasus tersebut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan saat ini akses data milik para pejabat di Indonesia telah ditutup.
"Tadi malam kami sudah mendapatkan informasi mengenai masalah ini (bocornya NIK Jokowi) dan sekarang ini sudah dirapikan sehingga data para pejabat ditutup," kata Budi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 3 September 2021.
Baca Juga:
Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Netizen:Presiden Aja Bocor Gimana Kita
Budi menjelaskan, kebocoran NIK bukan hanya dialami Presiden Jokowi. Tapi juga pejabat lainnya.
"Memang bukan hanya bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah tersebar informasinya keluar," ujarnya.
Budi pun meminta kepada masyarakat untuk tidak menggunakan data milik orang lain. Karena tindakan tersebut dapat dipidana dengan UU ITE.
"Itu secara UU ITE tidak boleh, contohnya saya sebagai bankir, saya tahu NIK, alamat, tempat tanggal lahir, jika saya sebagai bankir memanfaatkan data beliau itu salah dan tidak baik, karena itu hak pribadi nasabah," ujarnya.
Data Pejabat Ditutup, Data Rakyat Bagaimana?
Baca Juga:
Kasus Pelecehan Seks Sejenis di KPI, Korban MS Dibebastugaskan
Keputusan Kemenkes yang hanya menutup data pejabat di PeduliLindungi dikritisi. Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha, menilai harusnya kebijakan itu juga berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia.
"Aturan itu tidak boleh diskriminatif. Enggak bisa Menkes hanya batasi pejabat negara. Apa bedanya dengan rakyat? Kan di negeri ini orang memiliki hak dan kewajiban yang sama," kata Tamliha dilansir CNNIndonesia.
Tamliha pun meminta Menteri Budi Gunadi bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. "Ini kan menyangkut pemilik data dengan pengguna data. Data itu yang bocor, Menkes seharusnya bertanggung jawab terhadap bocornya itu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
