Bupati Kepulauan Meranti di Kepulauan Riau, Muhammad Adil, membuat kehebohan. Dia menyebut pegawai Kementerian keuangan sebagai iblis atau setan. Adil pun mengancam akan bergabung ke Malaysia.
Adil mengaku kecewa dengan Kementerian Keuangan terkait dana bagi hasil atau DBH minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, Kemenkeu telah mengeruk keuntungan yang banyak dari minyak di daerahnya.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, angkat bicara soal pernyataan Bupati Adil tersebut.
Berikut kronologi perseteruan Bupati Meranti, M Adil dan Kementerian Keuangan:
1. Pernyataan awal Bupati Meranti, M Adil.
Bupati Adil menyatakan kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Lucky Alfirman dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Adil mempertanyakan soal DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu. Menurutnya, Kepulauan Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari. Tapi dia mengaku tidak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam daerahnya. Menurutnya, Meranti pun hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya karena DBH migas yang diterima minim.
Adil mengaku sudah mengajak Kemenkeu berdiskusi mengnai hal tersebut. Namun, menurutnya Kemenkeu hanya menyawarkan pertemuan secara virtual saja.
2. Bupati Meranti, M Adil sebut pegawai Kemenkeu iblis atau setan
Dalam video berdurasi 1 menit 55 detik yang beredar di media sosial, Adil terlihat kesal. Dia pun menyebut pegawai di Kemenkeu sebagai iblis karena hanya mengambil minyak di daerahnya dan uangnya dihisap oleh Kemenkeu.
"Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil.
“Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya” kata Adil.
Adil pun menyatakan, jumlah pengangguran di daerahnya kini tengah meningkat dan mencapai 41 ribu orang. Hal ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang memaksa warganya tidak bisa pergi ke Mlaaysia untuk bekerja.
Selanjutnya tanggapan Stafsus Kemenkeu >>>
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
