Sejumlah pejabat mengaku telah disuntik vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Ada yang mendapatkan vaksin Nusantara hingga ada yang mendapatkan vaksin Moderna, vaksin booster yang sedianya dikhususkan untuk tenaga kesehatan.
Pengakuan ini terungkap saat sejumlah pejabat Kalimantan Timur berbincang dengan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu. Kedatangan Presiden dalam rangka meninjau pelaksanaan vaksinasi COvid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim.
Saat berbincang dengan Presiden Jokowi, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengaku sudah mendapatkan dua kali suntikan vaksin dan berencana mencoba vaksin Nusantara sebagai booster. Prabowo Subianto dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ikut dalam perbincangan tersebut.
"Booster vaksin Nusantara Pak Terawan," kata Andi.
"Oh pantes seger-seger, Pak Wali Kota, mendahului kita ini Pak Wali Kota," kata Jokowi sembari tertawa.
Jokowi kemudian bertanya kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto apakah juga sudah mendapatkan vaksin Nusantara.
"Pak Panglima sudah ambil Nusantara?" tanya Jokowi.
"Sudah," jawab Marsekal Hadi.
"Enggak ngajak-ngajak kita ya," ujar Jokowi berseloroh.
Gubernur Isran Noor kemudian juga mengaku sudah mendapatkan suntikan booster menggunakan vaksin Moderna. "Saya sudah booster, cuma Moderna," kata Isran.
Prabowo, lantas bertanya ke Jokowi. "Sudah booster semua, Pak Presiden belum, ya?" tanya Prabowo.
"Enggak, saya nunggu Pfizer," ujar Jokowi.
Baca Juga:
Ada Influencer Disuntik Vaksin Booster Moderna, Apa Kata Kemenkes?
Percakapan tersebut awalnya terekam dalam siaran langsung dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden. Tak lama, video live streaming itu dihapus. Kemudian diunggah ulang, tapi video sudah diedit dengan menghilangkan percakapan soal vaksin booster tadi.
Belum ada keterangan resmi dari Istana soal percakapan yang bocor tersebut. Sejumlah sumber menyebut terdapat kesalahan teknis sehingga percakapan yang tidak untuk konsumsi publik tersebut tersiar.
Tapi apakah para pejabat itu boleh disuntik booster atau tidak?
Sebenarnya tidak ada yang salah jika seseorang disuntikkan booster setelah menerima dua kali vaksinasi. Dari sejumlah laporan WHO menyebutkan, efikasi sebuah vaksin COvid-19 akan menurun dalam beberapa bulan, sehingga dibutuhkan booster. Selain itu, virus Covid-19 juga terus bermutasi membentuk virus yang baru.
Baca Juga:
Studi: Antibodi Sinovac Turun Setelah 6 Bulan, AstraZeneca Campur Pfizer Bentuk Antibodi 6X
Yang disayangkan, saat ini, jumlah masyarakat yang sudah menerima vaksin masih belum merata. Masih banyak masyarakat yang bahkan belum menerima vaksinasi.
Lagipula, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, saat ini booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.
Kementerian Kesehatan sendiri melalui Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu menegaskan, vaksin Modernya hanyalah untuk disuntikan kepada para tenaga kesehatan. Sehingga diharapkan para pejabat bisa mengerti aturan tersebut.
Baca Juga:
Vaksin Pfizer Mulai Disuntik ke Warga Jakarta, Ini Syarat & Lokasinya
“Kami mengimbau agar supaya itu tolong, apalagi pejabat ya harus paham yang harus diprioritaskan tenaga kesehatan, karena mereka garda terdepan,” ujar Maxi. Kemenkes juga mengatakan mereka akan melakukan audit atas masalah tersebut.
Belakangan, vaksin Moderna juga diperbolehkan disuntikkan ke masyarakat. Selain Moderna, Indonesia juga sudah kedatangan jutaan dosis vaksin Pfizer, vaksin yang disebut memiliki keampuhan paling tinggi.
Baca Juga:
Vaksin Moderna Bisa Untuk Umum, Cek Syarat dan Lokasi di DKI Jakarta
Meski demikian, vaksin-vaksin itu masih akan difokuskan ke masyarakat yang belum menerima vaksin sama sekali. Selain itu, vaksin-vaksin itu juga ditujukan untuk ibu hamil hingga masyarakat yang memiliki keluhan komorbid dan tidak bisa divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac maupun AstraZeneca.
Rencana Vaksin Booster Berbayar
Kementerian Kesehatan pun sudah memiliki rencana untuk mengadakan vaksin booster berbayar. Rencananya, vaksinasi booster berbayar akan dilakukan awal 2022.
"Di Januari (2022) sudah selesai semua, di awal tahun depan kita sudah mulai suntikan ketiga (booster)," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Namun yang perlu dicatat, bahwa ada kemungkinan jika vaksin booster untuk masyarakat umum di tahun depan tersebut berbayar. Hanya penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh negara.
Ia juga berencana membuka impor berbagai vaksin sehingga masyarakat bisa memilih jenis vaksin booster. "Yang punya uang Rp 100 ribu bisa memilih,”ujar dia.
Budi juga menjelaskan bahwa suntik vaksin dosis ketiga memang terbukti melindungi daya tahan tubuh terhadap virus corona. Namun, hal ini belum dianjurkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lantaran masalah etis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
