Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, membuat kontroversi. Pernyataannya soal gerombolan TNI menuai protes dari tentara.
Pernyataan ini dilontarkan Effendi Simbolon saat hadir dalam Rapat Komisi I DPR dengan pihak TNI. Rapat digelar di Gedung DPR pada 5 September 2022.
Rapat dihadiri Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan jajarannya. Namun Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman tidak datang dalam rapat tersebut.
Dalam rapat itu, Effendi Simbolon sempat menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas. Karena tidak memiliki kepatuhan.
“Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, kita hadirkan Kepala Staf angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih lebih Ormas jadinya, tidak ada kepatuhan,” katanya.
Pernyataan itu langsung menuai kemarahan dari sejumlah anggota TNI. Mereka mempertanyakan apa maksud dari omongan politisi PDI Perjuangan itu.
"Hai, Effendi Simbolon, apa maksud Saudara mengatakan TNI seperti gerombolan lebih-lebih dari ormas. Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda. Bravo, TNI," ujar anggota TNI.
Berikut pernyataan lengkap Effendi Simbolon soal gerombolan TNI:
"Ketua, saya minta (rapat) terbuka, karena kita justru semua kita hadir di sini untuk dapat penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasad dan dari Menhan, kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI.
Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pasti sama, mungkin sudah gak perlu lagi dibantu.
Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, kita hadirkan Kepala Staf angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih lebih Ormas jadinya, tidak ada kepatuhan.
Kami ingin tegas ini, jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR. Bukan hanya presiden. Tanpa persetujuan DPR, Presiden tidak bisa gerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya Instrumen.
Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nakhoda sesaat, tapi selamatkan TNI nya. Ini semua fraksi prihatin ini. Ada apa ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI.
Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA. Kalau perlu langsung kita setujui, tapi khusus isu-isu aktual. Bukan hanya mutilasi, adanya pembakaran daripada mayat-mayat di papua, yang menjadi tersangka Brigien I, yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini?
Kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI, saya kira-kira, saya usul malam ini juga kita rapat terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak kepada siapa-siapa.
Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika, dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ada apa terjadi disharmoni begini, ketidakpatuhan.
Sampai urusan anak KSAD pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emang kalau anak KSAD kenapa?, emang harus masuk? emang kalau anak presiden harus masuk?. Siapa bilang itu, ketentuan apa. Ini kita harus tegas, pak.
Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini, kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu. Oh anak saya. Kenapa urusannya memang kalau anakmu?"
Artikel lainnya
- Cara Membuat Es Pisang Cokelat, Camilan Segar di Siang Hari
- Hasil Liga Champions: Bayern Munchen Bungkam Barcelona, Liverpool Gasak Ajax
- Nasib 9 Polisi Pengikut Irjen Ferdy Sambo: 5 Dipecat, 3 Demosi, 1 Penempatan Khusus
- Bjorka Sindir Ketum PSSI Iwan Bule dan Kedekatannya dengan Bos Judi
- Kasus KM 50 Berakhir: Semua Polisi Penembak 6 Laskar FPI Bebas, Tak Ada Pidana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
