Aturan baru soal dana Jaminan Hari tua atau JHT yang baru bisa dicairkan setelah peserta berusia 56 tahun menuai penolakan. Ratusan ribu orang pun sudah meneken penolakan aturan tersebut dan meminta pemerintah membatalkannya.
Aturan soal JHT baru bisa cair setelah peserta berusia 56 tahun tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Aturan diteken Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
Masyarakat langsung merespons soal aturan tersebut. Seseorang bernama Suhari Ete membuat petisi di laman Change.org. Isinya, meminta Menteri Ida Fauziyah mencabut aturan tersebut.
Hingga Minggu, 13 Februari 2022 pukul 10.10 WIB, sudah 258.672 orang menandatangani petisi. Ditargetkan 300 ribu orang akan teken petisi tersebut.
Dalam petisi itu, Suhari membandingkan dengan aturan sebelumnya. Yakni JHT bisa diambil setelah satu bulan peserta tak lagi bekerja di suatu perusahaan
"Jadi kalau buruh-pekerja di-PHK saat berumur 30 tahun maka dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di-PHK," kata Suhari.
Selanjutnya Isi Petisi penolakan pencairan JHT di usia 56 tahun >>>
Dear teman-teman buruh - Pekerja
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan aturan terkait pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya bisa dicairkan pada usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2-2022 ini juga sekaligus mencabut Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua.
Peraturan Menteri yang telah diundangankan pada 4 Februari 2022 itu, menyebutkan dalam pasal 3 bahwa manfaat JHT baru dapat diberikan saat peserta masuk masa pesiun di usia 56 tahun.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun itu juga termasuk peserta yang berhenti bekerja.
Dengan aturan baru itu, bagi buruh yang di PHK atau mengundurkan diri, baru bisa mengambil dana Jaminan Hari Tuanya saat usia pensiun.
Jadi kalau buruh-pekerja di-PHK saat berumur 30 tahun maka dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di-PHK. Padahal saat ini dana kelolaan BPJS Tenaga Kerja sudah lebih dari Rp 550 triliun.
Padahal kita sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di PHK. Di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja
Karenanya mari kita suarakan bersama-sama untuk tolak dan #BatalkanPermenakerNomor 2-2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Sebarkan juga petisi ini di medsosmu
Terima kasih
Suhari Ete
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
