Pemkab Malinau pun sudah memberikan surat ke Susi Air untuk segera mengosongkan hanggar tersebut. "Sehingga keluarlah surat dari kepala dinas perhubungan kepada pihak Susi Air tentang pengosongan gedung hanggar pesawat bandara, ini sudah disampaikan per tanggal 3 Januari," kata Ernes.
"Setelah sudah disampaikan, dari pihak Susi Air mengeluarkan surat 3 Januari ditujukan kepada Bupati Malinau yang intinya keberatan untuk keluar dari gedung hanggar yang ada. Kontrak sudah pasti tidak dilanjutkan, tapi pihak Susi menyatakan keberatan," lanjut Ernes.
Menurut Ernes, Susi Air meminta penambahan waktu yakni 3 bulan untuk mengosongkan hanggar tersebut. Karena saat ini ada 2 unit pesawat yang rusak dan butuh maintenance.
"Pada 13 Januari 2022 dari perwakilan Susi Air ada datang menemui kepala dinas perhubungan, siap pindah dan memohon diberi waktu 3 bulan untuk memindahkan 2 unit pesawat dalam kondisi rusak," kata dia.
Namun, permohonan Susi Air ternyata ditolak. Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau memberikan peringatan kedua kepada Susi Air untuk mengosongkan hanggar pesawat. Apalagi saat itu Pemkab Malinau sudah meneken kontrak dengan maskapai baru untuk mengisi hanggar tersebut.
"Dan pihak yang sudah melakukan kontrak kepada pemda sudah melakukan kewajibannya yaitu menyetor retribusi kepada pemda, secara sah mereka sudah membayar yang menjadi kewajiban pihak ketiga. Sehingga wajib pemda menyiapkan, yang merupakan hak bagi maskapai ini," jelasnya.
"Dan kami coba toleransi kepada Susi Air sampai 14 Januari 2022, ternyata di tanggal 14 Januari 2022 juga belum dilakukan pengosongan. Muncul surat tanggal 17 Januari dari Susi Air tentang pernyataan sikap dan minta diberi waktu 3 bulan. Kemudian kita tidak tanggapi karena sudah ada kontrak (dengan maskapai lain)," kata dia.
Karena Susi Air belum juga mengosongkan hanggar, pemkab kemudian menerbitkan surat peringatan ketiga.
"Ini pemberitahuan ketiga, artinya sudah satu bulan. Sebenarnya kita sudah lalai dalam kontrak pertama kepada maskapai lainnnya, tapi kita bangun komunikasi dan mereka bersedia mau memberi ruang. Untuk tiga bulan kami merasa terlalu lama," kata Ernes.
Menurut Ernes, hingga 31 Januari 2022 belum ada aktivitas pengosongan hanggar. Akhirnya, Pemkab melakukan eksekusi hanggar pada 2 Februari. Pada saat eksekusi itu, menurut Ernes, dihadiri pula pihak Susi Air.
"Pemberitahuan izin melakukan area terbatas di bandara, mungkin kalau kita melihat pada proses evakuasi yang pertama sudah sepengetahuan pimpinan dan karyawan. Yang kedua juga disaksikan oleh pihak Susi Air pihak Malinau walau saat itu tidak mau menandatangani berita acara evakuasi tadi," ujarnya.
"Tapi kami harus lakukan. Dan saat pemindahan, pertama disaksikan dan yang kedua semua yang dipindahkan sesuai dengan kepala unit penyelenggara bandara (UPB) Robert Aty Bessing, artinya menggeser apa pun material sudah sesuai diletakkan 'di sini ya diletakkan di sini', dan itu sudah dibantu tim engineer dari Susi Air," lanjut Ernes.
Ernes pun menyatakan, tidak semua pesawat Susi Air dikeluarkan dari hanggar. Sebab masih ada satu pesawat yang rusak dan masih tetap berada di hanggar.
"Nah, di sini kita bisa lihat kerja sama yang baik kooperatif dari pemda dalam rangka pengosongan hanggar pesawat ini sendiri. Jadi kalau dikatakan rusuh saya pikir tidak," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
