Presiden Joko Widodo kemudian buka suara soal kasus karantina yang kembali terjadi. Dia memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengusut praktik permainan dalam pelaksanaan karantina pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).
"Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina. Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," ujar Jokowi dikutip dari laman Setkab.
Presiden Jokowi meminta agar proses karantina dilakukan dengan benar serta disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu masuk internasional.
Sandiaga Uno pun berharap tidak lagi terjadi kasus wisatawan yang mendapat pengalaman tidak mengenakkan. Sandiaga menyatakan akan menindak tegas oknum-oknum yang bermain dalam kekarantinaan.
"Saya tidak akan segan untuk menindak tegas oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan namun mencoreng nama baik Indonesia!" tulis Sandiaga di Instagramnya.
Sandiaga Uno mukra soal mafia karantina di Indonesia
Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, menyatakan setuju jika mereka disebut mafia karantina. Sebab, kasus-kasus tersebut terus berulang terjadi.
"Mafia itu memanfaatkan posisi rentan mereka yang datang dari luar negeri, bagaimana meraup keuntungan dari posisi rentan korban. Itu yang terjadi dalam pelanggaran karantina," kata Anis seperti dikutip dari BBC Indonesia.
Menurut Anies, kasus mafia karantina itu terjadi lantaran sistem yang dibuat justru menimbulkan dan memberi ruang bagi para oknum untuk beraksi.
"Jadi pengawasan, SOP, koordinasi, tidak jalan, sehingga yang datang ke Indonesia asal didata saja, di-checklist berapa masuk, tanpa cek fisik. Ketika ada penipuan, tidak terekam sehingga membuka ruang manipulasi dan kecurangan," katanya.
Anis pun meminta pemerintah segera mengevaluasi sistem, kebijakan, dan petugas karantina.
"Lalu melakukan audit dengan mengumpulkan keterangan korban untuk melihat dimana titik bocornya. Jangan-jangan bocor di semua titik sehingga potensi kecurangan terus berlangsung," katanya.
Selanjutnya tanggapan PHRI >>>
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
