Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tiba-tiba meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Apa alasannya?
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menyatakan, permintaan itu lantaran Sri Mulyani dinilai tidak menghargai MPR. Sebab, dalam beberapa kali kesempatan, Bendahara Negara itu tidak menghadiri rapat undangan MPR.
"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 1 Desember 2021.
"Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu.
Baca Juga
MPR Usul Jokowi Pecat Menkeu, Ini Jawaban Sri Mulyani
Bamsoet menjelaskan, agenda rapat yang tidak dihadiri Sri Mulyani itu adalah pembahasan masalah anggaran MPR. Menurutnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, yang menangani Badan Penganggaran sangat sulit berkomuniasi dengan Sri Mulyani.
Mengenai anggaran ini, Fadel Muhammad menjelaskan, saat ini alokasi anggaran belanja MPR terus menurun. Padahal pimpinan MPR saat ini jumlahnya bertambah dari 4 menjadi 10 orang.
"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel.
"Pimpinan MPR rapat dengan Menkeu, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin," tutur Fadel.
"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR RI mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberhentikan saudari menteri keuangan, karena kami anggap menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tegas Fadel.
"MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara, kita minta agar mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan yang lain-lain," kata Fadel melanjutkan.
Wakil Ketua MPR lainnya, Arsul Sani, menambahkan, persoalan utama permintaan agar Sri Mulyani dipecat itu karena mantan direktur Bank Dunia itu sering absen.
"Masalah utama adalah tidak pernah mau hadirnya Menkeu tanpa diwakili ketika diundang oleh MPR sebagai lembaga negara, sehingga MPR berkesimpulan bahwa Menkeu ini tidak menganggap penting MPR sebagai lembaga negara," kata Arsul Sani.
"Jika memang keadaan fiskal kita memang pas-pasan, maka soal pengurangan anggaran itu tentu bisa diterima. Untuk ini memang diperlukan komunikasi yang baik dan saling menghormati," ujar Arsul.
Selanjutnya tanggapan Sri Mulyani >>>
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
