Jejak Letjen Dudung: Lantang Pembubaran FPI Hingga Polemik Patung Soeharto

  • Arry
  • 17 Nov 2021 12:38
Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman(tni ad/tni.mil.id)

Letjen Dudung Abdurrachman bakal dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dia akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang ditunjuk sebagai Panglima TNI.

Letjen Dudung saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad. Dia adalah lulusan Akamdemi Militer 1988 dari kecabangan Infanteri.

Pria kelahiran bandung, 16 November 1965 itu pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Akmil pada 2015-2016. Setelah itu, dia naik menjadi Staf Khusus KSAD dan Wakil Asisten Teritorial KSAD.

Setelah itu, Dudung diangkat menjadi Gubernur Akmil pada 208. Hingga pada 2020, Dudung dilantik menjadi Pangdam Jaya. Jabatan terakhirnya adalah Pangkostrad yang disanang sejak Juni 2021.

Nama Dudung ramai diperbinangkan dalam beberapa peristiwa. Berikut daftarnya:

Lantang serukan pembubaran FPI

Pada 2020, nama Dudung menjadi bahan perbincangan saat dia melontarkan pernyataan soal pembubaran Front Pembela Islam. Saat itu Dudung masih menjabat sebagai Pangdam Jaya.

"Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," kata Dudung di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 20 November 2020.,

TNI meradang. Mereka menyatakan pernyataan Dudung bukanlah sikap resmi dari TNI.

Dudung pun menjelaskan pernyataan pembubaran FPI merupakan sikap pribadi. Bukanlah suara dari TNI.

Selain itu, Dudung juga memerintahkan anggotanya mencopoti segala atribut berbau FPI yang tersebar di Jakarta. Termasuk baliho mendukung pimpinan FPI Rizieq Shihab.

Belakangan, FPI pun akhirnya dibubarkan pemerintah. Pembubaran itu tercantum dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

SKB diteken pada 30 Desember 2020 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menkominfo Johnny G Plate.


Selanjutnya Polemik hilangnya patung Soeharto di Markas Kostrad >>>

 

Polemik Raibnya Patung Soeharto di Markas Kostrad

Letjen Dudung juga pernah 'dipusingkan' oleh hilangnya patung Presiden ke-2 RI, Soeharto, di markas Kostrad. Selain patung Soeharto patung Jenderal AH Nasution, dan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo.

Ketiga patung itu raib dari Museum Dharma Bakti Markas Kostrad.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengaitkan hilangnya ketiga patung tersebut dengan masuknya paham komunisme ke tubuh Kostrad.

Baca Juga
Pangkostrad: Soal Patung Soeharto-Nasution Raib, Gatot Harus Tabayyun

Mengenai tudingan dari seniornya itu, Dudung mengakui ketiga patung tersebut sudah tidak lagi berada di Markas Kostrad. Menurutnya, ketiga patung tersebut dibongkar oleh Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution.

"Letnan Jenderal TNI (purn) Azmyn Yusri Nasution meminta untuk patung-patung yang telah dibuatnya untuk dibongkar demi ketenangan lahir dan batin, sehingga pihak Kostrad mempersilakan," sambung Haryanta.

Baca Juga
Gatot Nurmantyo Sebut Patung Soeharto-Nasution Raib, Ini Kata Kostrad

Dudung Abdurachman sendiri angkat bicara terkait pembongkaran patung itu. Dudung menyebut Azmyn Yusri Nasution merasa berdosa karena membuat patung Soeharto dkk.

"Kini patung tersebut, diambil oleh penggagasnya, Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang meminta izin kepada saya selaku Panglima Kostrad saat ini. Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan," tutur Dudung.

Baca Juga
Kenapa Kostrad Izinkan Eks Pangkostrad Ambil Patung Soeharto-Nasution?

Dudung menepis jika pengambilan patung itu disimpulkan TNI melupakan peristiwa G30S-PKI. Dudung menegaskan pihaknya tak pernah melupakan peristiwa itu.

"Jika penarikan tiga patung itu kemudian disimpulkan bahwa kami melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30S-PKI tahun 1965, itu sama sekali tidak benar. Saya dan Letjen TNI (Purn) AY Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI AD dan perwira pertama Kapten Piere Tendean dalam peristiwa itu," kata Dudung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait