Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo mulai dari tingkat SMA hingga kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM terus bergulir. Kontroversi ini menarik perhatian mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
Mahfud MD menyoroti soal status Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI dan seluruh keputusannya selama menjabat jika nantinya pengadilan menyatakan ijazah tersebut palsu.
"Lalu yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah," kata Mahfud dalam siniar Terus Terang dalam akun Youtube Mahfud MD Official, dikutip Jumat, 18 April 2025.
"Kalau di dalam hukum tata negara ndak begitu. Di dalam hukum administrasi negara ndak begitu. Kalau hanya Presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi lalu semua keputusannya salah," ujarnya.
Baca juga
Roy Suryo Hingga Amien Rais Geruduk UGM, Pertanyakan Ijazah Jokowi
Usai Digugat Soal Esemka, Jokowi Kini Digugat Soal Ijazah SMA Palsu
Mahfud MD pun mencontohkan kasus ini sudah pernah terjadi di Indonesia. Yakni pada masa awal kemerdekaan saat Presiden pertama RI Soekarno memimpin Indonesia.
Menurut Mahfud, saat itu Presiden Soekarno melanggar konstitusi Belanda yang kala itu masih diakui PBB. Namun, status Soekarno tetap sah karena kepemimpinannya mendapat dukungan rakyat dan Mahkamah Agung.
"Oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan Presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum," jelas dia.
"Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah, itu tidak boleh dibatalkan. Tetap mengikat," imbuhnya.
Mahfud MD pun menilai tidak ada yang salah jika ada pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Dia pun merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, berdasarkan UU itu masyarakat dapat meminta dokumen ijazah milik Jokowi dibuka kepada publik demi transparansi.
"Kalau tidak mau buka, ada pengadilan yang namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, semacam peradilan yang keputusannya mengikat," ujar dia.
Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Wartawan >>>
Jokowi memang belum menunjukkan ijazah asli miliknya ke pihak-pihak yang menggugat. Namun Presiden ke-7 RI itu memamerkan ijazah miliknya ke wartawan. Ijazah yang ditunjukkan mulai dari SD, SMP, SMAN, dan UGM.
Hal ini bermula saat wartawan tengah meliput aksi demo dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang mendatangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 April 2024.
Wartawan yang sudah hadir tetiba diminta masuk ke rumah Jokowi. Paspampres kemudian meminta para jurnalis menanggalkan tas, ponsel, dan seluruh barang yang dibawa sebelum masuk rumah Jokowi.
Si empunya rumah kemudian menyambut kedatangan wartawan. Dia kemudian memperlihatkan satu map yang berisi ijazahnya.
Baca juga
Alasan Jokowi Tak Pakai Kacamata Seperti Foto di Ijazah dan Wisuda
"Jangan difoto ya," ujarnya Jokowi pada awak media sambil menunjukkan ijazahnya.
Ijazah pertama yang ditunjukkan adalah ijazah SMAN 6 Solo. Setelah itu, dia memamerkan ijazah SMPN 1 Solo, serta ijazah SDN Tirtoyoso Solo.
Dan terakhir, Jokowi mengeluarkan ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM). Ijazah ini berada di map berlogo UGM.
Saat dilihat, ijazah SMA Jokowi tertulis lulusan SMAN 6 Surakarta. Bukan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) yang disoal dan digugat di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.
Sedangkan ijazah UGM Jokowi terlihat sama dengan yang beredar di media sosial. Jokowi terlihat memakai kacamata di foto ijazah tersebut.
"Saya baru memutuskan untuk memperlihatkan (ijazah asli) kepada bapak ibu (media) baru tadi malam," kata dia.
"Kalau ini stopmap ndak asli (SD, SMP, SMA). Kalau ini stopmap asli dari UGM," pungkasnya.
Keputusan Jokowi menunjukkan ijazah ke wartawan berbeda dengan sikap ke massa dari TPUA. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menolak menunjukkan ijazah miliknya ke TPUA.
Jokowi menegaskan, dia memiliki hak penuh terhadap ijazah miliknya. Sehingga keputusan apakah mau ditunjukkan atau tidak sepenuhnya di tangan Jokowi.
"Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka," kata Jokowi usai menerima perwakilan TPUA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
