Aksi Koalisi Masyarakat Sipil yang menerobos rapat pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan DPR dan pemerintah mendapat sorotan. Salah satunya oleh Staf Khusus Menteri Pertahanan Letkol Tituler Deddy Corbuzier.
Deddy Corbuzier menilai tindakan Koalisi Masyarakat Sipil di HOtel Fairmont adalah gangguan terhadap rapat yang digelar secara konstitusional.
“Kemarin rapat panitia kerja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak teriak hingga mencoba menerobos masuk ke ruang rapat secara paksa, sekali lagi ya secara paksa!,” kata Deddy Corbuzier dalam keterangan video di sosial media pribadinya, dikutip Senin, 17 Maret 2025.
“Sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai menghormati dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari mana pun," ujar pemilik nama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sundjojo itu.
Baca juga
VIDEO Koalisi Masyarakat Geruduk Rapat DPR-Pemerintah Bahas RUU TNI di Hotel Mewah
"Tapi yang terjadi kemarin bukan sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum, ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi,” ujar YouTuber itu.
Deddy mengklaim, rapat di hotel mewah itu adalah rapat resmi atau sesuai dengan konstitusi. Rapat juga tidak membahas isu-isu yang dikhawatirkan masyarakat, seperti dwifungsi TNI.
Deddy Corbuzier kritik tindakan Koalisi Masyarakat geruduk rapat DPR-Pemerintah bahas RUU TNI
“Bahkan Pak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah berkali-kali menegaskan kalau ditanya dwifungsi, dijawab hal itu sudah dikubur dari dulu arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun tidak diketahui,” ujarnya.
Deddy menyatakan, rapat dihadiri seluruh fraksi DPR. Deddy pun mengingatkan para pihak yang akan mengganggu, tindakan tersebut bukanlah menjadi kritik yang membangun.
Baca juga
Usai Geruduk Rapat DPR-Pemerintah Soal RUU TNI, Kantor KontraS Didatangi 3 OTK
“Tindakan mereka adalah sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang,” harap dia.
“Demokrasi harus dijalankan dengan cara yang benar, lewat kritik debat dialog bahkan nyiyiran. Tapi tidak dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif," ujarnya.
"Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa kementerian pertahanan agar selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI,” ujarnya.
Artikel lainnya: Viral Xpander Tabrak Ferrari dari Belakang di PIK Jakut, Sopir Diduga Mabuk
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
