Alokasi dana proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kementerian Pekerjaan Umum diblokir. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pun buka suara soal pemblokiran proyek yang dibangun di eranya itu.
"Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan pemerintah," kata Jokowi pada Jumat, 7 Februari 2025.
Jokowi mengaku beberapa kali berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Namun dia mengaku hanya bertanya ke kabar mantan Menteri Pekerjaan Umum itu.
"Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. 'Sehat Pak Bas' he-he, 'keluarga gimana' gitu aja. Urusan ngabarke (ngabarin)," ucapnya.
Baca juga
Anggaran Proyek IKN Diblokir
Jokowi mengaku tidak membahas mengenai IKN dengan Basuki. Dia pun menegaskan, persoalan IKN adalah urusan pemerintah.
"(Membahas soal IKN) Itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah. (Basuki mengabarkan progres IKN) Nggak ada hubungannya. Progres ya ke Presiden, ke menteri," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan, pemblokiran anggaran terkait IKN tidak menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.
“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” kata Hasan ditemui di Jakarta, Jumat, 7 Februari.
Baca juga
Ramai Pemotongan Anggaran, Sri Mulyani Buka Suara Soal Nasib THR dan Gaji ke-13 PNS
Untuk diketahui, isu pemblokiran anggaran IKN ini pertama kali diungkap Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo usai rapat dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Februari.
Awalnya dia mengungkapkan adanya efisiensi terhadap anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun. Dana yang diblokir itu termasuk untuk pembangunan IKN.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody.
Artikel lainnya: Diguyur Hujan Deras: 16 RT dan 5 Ruas Jalan Banjir Hingga 1 Meter
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
