Bocoran dari DPR Daftar 46 Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

DPR kini tengah menyusun alat kelengkapan dewan alias AKD. Nantinya, akan ada 13 komisi dan Badan Anggaran yang akan bermitra dengan kementerian di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Daftar AKD dan kementerian kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran kini telah beredar. Dalam daftar itu terlihat Prabowo-Gibran akan memiliki 46 kementerian, termasuk 4 kementerian koordinator.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal enggan berkomentar mengenai beredarnya dokumen nomenklatur kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, pihaknya masih melakukan finalisasi AKD.

"Tunggu, sabar dulu. Sabar dikit," kata Cucun saat ditanya mengenai AKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dalam dokumen itu, ada banyak nomenklatur kementerian di era Jokowi yang dipecah. Seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Berikut daftar AKD DPR RI berserta mitra kementerian (daftar ini belum final):

Komisi I 3(Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika)

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Lembaga lain termasuk Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU, BIN

Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur)

4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Lembaga lain termasuk KPU, Bawaslu, ORI dll

Komisi III (Penegakan Hukum)Kejaksaan Agung

Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Lembaga lain termasuk Komisi Yudisial, MA, MK

Komisi IV (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan)

7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Lembaga lain termasuk Bulog, Bapanas, dan Badan Urusan Logistik (Bulog)

Komisi V (Infrastruktur dan Perhubungan)

10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
- Lembaga lain termasuk BMKG, Basarnas

Komisi VI (Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha)

15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
- Lembaga lain termasuk BPKN, KPPU

Komisi VII (Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi)

18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Barekraf
21. Kementerian UMKM
- Lembaga lain termasuk BSN, RRI, TVRI

Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak)

22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lembaga lain termasuk KPAI, BNPB

Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial)

25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
- Lembaga lain termasuk BPOM, BPJS Kesehatan

Komisi X (Pendidikan, Olahraga, dan Riset)

29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Lembaga lain termasuk Perpusnas, BRIN, BPS

Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan)

33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Lembaga lain termasuk Bank Indonesia, OJK, LKPP, BPK

Komisi XII (Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi)

35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Lembaga lain termasuk BPH Migas, SKK Migas

Komisi XIII (Hukum dan HAM)

38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Lembaga lain termasuk Komnas HAM, LPSK

Badan Anggaran

42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.