Diskusi yang digelar Forum Tanah Air bersama sejumlah tokoh nasional seperi Din Syamsuddin, Refly Harun, hingga Said Didu di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, dibubarkan paksa sekelompok preman.
Sekelompok orang yang merangsek masuk dengan memakai masker itu tetiba merusak properti seperti banner di mimbar diskusi. Mereka juga meminta para peserta diskusi bubar.
Ketua FTA, Tata Kesantra, menilai peristiwa tersebut sangat memalukan. Bahkan lebih buruk dibanding era Orde Baru.
"Ini sangat memalukan. Kondisi ini jauh lebih buruk dari Orde Baru. Kita mundur 40 tahun ke belakang," kata Tata dalam keterangannya, Sabtu, 28 September 2024.
Baca juga
Diskusi FTA yang Dihadiri Din Syamsuddin Hingga Refly Harun Dibubarkan Paksa Preman
Tata pun menjelaskan kronologi insiden pembubaran paksa diskusi yang dia garap itu. Menurutnya, peristiwa dimulai pukul 09.00 WIB.
"Saat itu puluhan perusuh sudah berorasi di depan hotel dan menuntut diskusi dibubarkan," kata Tata.
"Diskusi yang dihadiri juga para akademisi dan tokoh nasional ini diserang, diobrak-abrik, sebelum acara sempat dimulai," lanjut Tata.
"Sekitar pukul 10 pagi, mereka masuk ke ruangan ballroom tempat diskusi berlangsung. Mereka dengan garang dan berteriak mengancam siapa acara dibubarkan sambil mencabut backdrop dan banner lainnya, merusak layar Infocus, kursi, mikrofon, kamera, dan lainnya," ujar Tata.
Din Syamsuddin menilai aksi yang dilakukan preman ini masuk dalam ranah kriminal. Dia bahkan menyatakan, aksi pembubaran acara disukusi itu sebagai kejahatan demokrasi.
"Bagi saya ini adalah penjelemaan dari perilaku yang memang cenderung berbuat kejahatan dan apa yang terjadi tadi adalah kejahatan demokrasi. Ketika masuk dan merusak ini adalah anarkisme yang tidak hanya memalukan tetapi mengganggu dan merusak kehidupan kebangsaan," kata Din.
"Dan polisi mohon maaf, saya terus terang tidak berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat sebagaimana yang menjadi slogan. Ternyata diam saja, saya protes keras protes yang berdiri bahkan membiarkan aksi anarkisme," ucap Din.
"Kalau polisi di depan sana membiarkan tidak ada apa-apa terhadap kegiatan yang sah berdasarkan konstitusi UUD, maka polisi memecah belah rakyat, polisi membiarkan kejahatan, terjadi di mana-mana," kata Din.
Artikel lainnya: Kader PDIP Disebut Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Respons Puan Maharani
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
