Data NPWP Dirinya dan 6 Juta Warga Bocor, Jokowi: Semua Negara Alami

Sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak alias NPWP bocor. Data yang bocor termasuk milik Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, hingga Kaesang Pangarep.

Presiden Jokowi merespons soal kebocoran tersebut. Dia meminta semua jajaran untuk segera memitigasi hal ini.

"Kemarin saya sudah sampaikan, segera dimitigasi. Semuanya, tidak apa. Karena banyak negara yang mengalami yang sama," kata Jokowi di Surabaya, Jumat, 20 September 2024.

Jokowi juga meminta Ditjen Pajak bekerja cepat merespons kebocoran tersebut. Dia berpesan agar kejadian serupa tak lagi terulang.

"Yang penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi," tambah dia.

Baca juga
Hacker Bjorka Jual NPWP Jokowi, Gibran, Serta 6 Juta Data Pajak Warga RI Rp150 Juta

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meminta Ditjen Pajak melakukan evaluasi terhadap masalah ini.

"Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujarnya usai Rapat paripurna DPR RI RUU APBN 2025, Kamis, 19 September.

Kebocoran data 6 juta NPWP pertama kali disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Jutaan data NPWP milik Jokowi dan lainnya itu dijual di Breach Forum seharga Rp150 juta.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis Teguh dalam akun X, dikutip Kamis, 19 September 2024.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku," imbuhnya.

Nama-nama menteri yang dibocorkan selain Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Teguh menjelaskan, Bjorka melampirkan 10 ribu sampel. Isinya informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi.