Heboh Konflik SMP Petra Surabaya vs Warga, Ini Duduk Permasalahannya

  • Arry
  • 2 Agt 2024 16:07
SMP Kristen 2 Petra Surabaya(smp 2 petra/smp2.pppkpetra.sch.id)

Video perseteruan sekolah swasta di Surabaya dengan warga viral di media sosial. Warga pun menutup akses menuju sekolah favorit tersebut.

Perseteruan ini melibatkan pihak SMP Kristen Petra 2 dan SMA 2 Petra Surabaya dengan warga di Perum Tompotika di kawasan Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, pun harus turun langsung mengecek perseteruan itu.

Armuji menjelaskan, dia mendapatkan aduan dari pihak sekolah bahwa pihak RW perumahan menaikkan iuran keamanan per bulannya. Ada tiga R yang terlibat yakni RW 4, RW 5 dan RW 7.

Pihak Sekolah Petra menolaak permintaan dari RW soal sumbangan iuran keamanan sebesar Rp35 juta. Total iuran yang harus dibayar pihak Petra Rp105 juta per bulan untuk tiga RW. Belum lagi biaya untuk membayar iuran satpam di Petra yang nilainya Rp35 juta per bulan.

"Dari awalnya Rp 25 juta (per bulan), naik Rp 32 juta. Rp 32 juta, Petra masih mau bayar terus dinaikan lagi jadi Rp 35 juta itu, Petra nggak mau, keberatan," ujar Armuji kepada wartawan, Jumat, 2 Agustus 2024.

"Rp35 juta itu kali 4, jadi seratus sekian per bulan untuk gaji satpam, lah satpam dihitung seluruh kompleks itu satpamnya sekitar 25-30an," lanjutnya.

Menurut Armuji, karena pihak Petra menolak membayar iuran Rp35 juta per RW, warga kemudian menutup salah satu akses jalan menuju sekolahan. Penutupan itu pun menimbulkan kemacetan di wilayah sekitar SMP 2 dan SMA 2 Petra Surabaya.

"Akhirnya Petra buat rekayasa lalu lintas terus warga menutupnya pakai portal jalannya, biar orang sekolahnya tidak bisa lewat," ucapnya.

"Mereka dengan asumsi sekolah itu memakai jalan warga yang ada di situ, padahal itu jalan pemkot sudah diserahkan tahun 70 sekian itu sudah milik pemkot," ucap Armuji.

Armuji menjelaskan, pihaknya sudah menggelar mediasi antara warga dan pihak Petra. Armuji pun meminta agar warga mengembalikan nominal iuran dari Rp 32 juta menjadi Rp 25 juta per bulan.

"Akhirnya nggak ada titik temu karena warga nggak mau kalau Rp 25 juta, alasannya macet. Warga merasa terganggu dengan kemacetan yang kerap terjadi saat pulang sekolah," jelasnya.

Artikel lainnya: Viral Imane Khelif, Petinju Diduga Transgender Menangi Laga Hanya 46 Detik

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait