Utang Pemerintah Naik Rp91,85 Triliun dalam 1 Bulan, Total Kini Jadi Rp8.444,87 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan posisi utang pemerinta per Juni 2024. Kini utang pemerintah mencapai Rp8.444,87 triliun, naik Rp91,85 triliun dibanding Mei 2024.

"Jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 tercatat Rp 8.444,87 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTa edisi Juni, Selasa, 30 Juni 2024.

Posisi utang Pemerintah ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp639,68 triliun dibanding posisi Juni 2023 sebesar Rp7.805,19 triliun.

Kenaikan utang pemerintah ini membuat rasio utang naik dari 38,71 persen menjadi 39,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juni 2024. Sri Mulyani menyatakan, angka itu masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Secara rinci, utang pemerintah terdiri dari dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp7.418,76 triliun. Sementara utang dalam bentuk pinjaman sebesar Rp1.026,11 triliun.

Untuk utang SBN terdiri dari SBN SBN domestik sebesar Rp 5.967,70 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.732,71 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.234,99 triliun.

Sementara jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing per akhir Juni 2024 sebesar Rp 1.451,07 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.091,63 triliun dan SBSN Rp 359,44 triliun.

"Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan jatuh tempo yang optimal," kata Sri Mulyani.

"Disiplinnya pemerintah mengelola utang turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody's, R&I dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan," jelas Sri Mulyani.