Pemerintah dan DPR saat ini tengah menggodok Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu isinya mengatur pemidanaan rakyat yang menghina pemerintah dan DPR. Bintang Emon pun bereaksi.
Menurut Bintang Emon, dia setuju soal adanya ancaman pidana penjara buat si penghina. Asalkan siapapu sepakat bahwa yang dilontarkan adalah ujaran kebencian.
"Gue setuju dengan pasal ini kalau yang dilakukan adalah penghinaan yang semua sepakat kalau itu penghinaan. Kayak, jaksa tuh…, lembaga negara tuh…," kata Bintang Emon dikutip dari Instagram pribadinya, Ahad, 19 Juni 2022.
"Tapi kan bentuk tersinggung orang beda-beda," kata Bintang Emon.
Menurutnya, bisa saja rakyat maksudnya mengritik kinerja pemerintah maupun DPR. Namun disalahartikan sebagai penghinaan.
"Yah, pejabat doang, kerjanya nggak bener. Si lembaga yang tak terima tegas mengatakan, "Kamu bilang saya nggak bisa kerja? Suruh siapa (tugas) ini nggak ada yang viral hah? Tangkap!" ucap Bintang Emon.
"Setahu gue, UU apapun dibuat berdasarkan kepentingan rakyat. Nah pasal ini untuk kepentingan rakyat atau wakil rakyat?" tanya Bintang Emon.
"Kalau memang tujuannya untuk menjaga nama baik, saran saya fokusnya jangan di menjaga, tapi di nama baiknya dulu. Yakin banget namanya udah baik?," tanyanya.
Kritikan Bintang Emon soal RKUHP
Selanjutnya RKUHP Soal Pemidanaan penghinaan pemerintah dan DPR >>>
Aturan pidana penghinaan terhadap Presiden diatur dalam Pasal 240. Dalam draft Rancangan KUHP yang didapatkan Newscast.id, Pasal tersebut berbunyi:
Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Dalam penjelasan RKUHP disebutkan tentang maksud dari kerusuhan.
"Yang dimaksud dengan 'keonaran' adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara," demikian bunyi penjelasan Pasal 240 Rancangan KUHP itu.
Ancaman pidana dapat diperberat jika penghinaan dilakukan lewat media sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 241 RKUHP:
Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Selain ancaman pidana penghinaan terhadap Presiden, RKUHP juga mengatur ancaman pidana bagi mereka yang menghina anggota DPR, Polisi, Jaksa, hingga Wali Kota.
Ancaman pidana itu diatur dalam Pasal 353 ayat 1 RKUHP, yang berbunyi:
Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
Dalam penjelasan Pasal 353 ayat 1 disebutkan apa yang dimaksud penguasa umum.
"Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini. Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/walikota," demikian bunyi penjelasan Pasal 353 ayat 1 itu.
Dalam RKUHP disebutkan, bahwa delik dalam Pasal 353 ayat 1 itu adalah delik aduan.
"Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina," demikian bunyi Pasal 353 ayat 3.
Ancaman pidana bisa diperberat jika melakukan dan menyebarkannya lewat media sosial. Seperti diatur dalam Pasal 354, yang berbunyi:
Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
