Tuai Kontroversi, PKS Cabut Aturan Poligami Janda

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar program solidaritas tiga pihak. Salah satu poinnya, partai mengizinkan kader laki-laku untuk berpoligami.

Dalam program solidaritas tiga pihak itu, izin poligami itu berlaku bagi kader laki-laki yang mampu. Dan kader wajib memprioritaskan janda.

Program tersebut ditekan Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat pada 23 September 2021.

"Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil (janda) atau awanis," tulis poin 8 dalam program tersebut.

Surahman menjelaskan, dalam Islam, poligami diperbolehkan. Namun dengan syarat laki-laki itu harus mampu dan layak.

Program itu langsung diprotes komunitas #SaveJanda. Mereka menilai program itu hanya akan memperburuk sitgma janda.

"Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka," kata Founder Komunitas #SaveJanda, Mutiara Proehoeman, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9).

"Narasi-narasi misoginis seperti imbauan kader untuk berpoligami dengan janda ini hanya memperburuk stigma tersebut," kata dia menambahkan.

PKS akhirnya cabut aturan poligami janda >>>