Sebut Kemenkeu Iblis dan Setan, Ini pernyataan Lengkap Bupati Meranti Muhammad Adil

Bupati Meranti Kepulauan Riau, Muhammad Adil, mendapat sorotan tajam. Dia menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan. Dia pun ingin menggugat Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Adil saat rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis, 8 Desember 2022. Dia mengeluhkan soal pembagian Dana Bagi Hasil atau DBH Yang dianggap tidak sesuai.

Berikut Pernyataan Lengkap Bupati Meranti, Muhammad Adil:

Saya tadi memprotes sedikit pidato Pak Gubernur (Riau) bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada, tapi di tempat saya itu DBH-nya bukan malah menurun. Minyak kami malah bertambah banyak, bahkan hampir 8.000 barel per hari.

Saya sudah berulang kali sampai tiga kali menyurati Bu Menteri (Keuangan) untuk audiensi, tapi alasannya Kementerian Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatannya bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar.

Kami ngadu ke Kementerian Dalam Negeri kok bisa offline. Terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) karena menerima kami, tapi untuk di (Kementerian) Keuangan susahnya nggak ketulungan.

Saya di 2022 dapat dana bagi hasil Rp 114 miliar. Waktu itu hitungannya US$ 60 per barel di perencanaan pembahasan APBD 2022. Di 2023, pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden Agustus lalu, 1 barel US$ 100 .

Kemarin waktu lewat zoom dengan Kementerian Keuangan, (mereka) tidak bisa menyampaikan dengan terang. (Setelah) didesak-desak baru lah menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100 per barel.

Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya iblis atau setan'.

Hari ini saya kejar bapak, saya mau tahu kejelasannya. Pertama apakah penyusunan APBD 2023 pakai asumsi US$ 60, atau US$ 80 yang bapak sampaikan, atau US$ 100 seperti di pidato Pak Jokowi yang benar. Ini ada tiga saya cermati tadi.

Minyak Meranti naik besar sekali. Minyaknya tahun ini sudah 13 sumur dibor, untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Berarti Meranti targetnya 2023 9.000 barel per hari.

Jadi kalau seandainya kami naik, tapi penghasilan yang besar dianggap penurunan, saya mengharapkan nanti Bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat.

Pak Luky perlu diketahui, kami ini di Riau 25,68% miskin plus ekstrem. Miskin terbanyak itu di Meranti, di Riau itu ada di Meranti. Tapi kok teganya, minyak kami, duit kami tidak diberikan.

Bagaimana cara penghitungannya yang pas. Hampir 8.000 barel per hari. Mulai bulan 6 semenjak konflik Rusia-Ukraina, harga minyak naik, tapi kok (DBH) malah turun. Untuk Bapak ketahui, tahun ini kami menerima cuma Rp 115 miliar, naiknya cuma Rp 700 juta saja. Liftingnya naik, asumsinya US$ 100 barel, lah kok naiknya cuma Rp 700 juta.

Selanjutnya DAU tahun ini 2022, gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Meranti itu seharusnya tanggung jawab pusat, menjadi tanggung jawab kabupaten. Itu hebatnya. Ini mungkin perlu diselidiki.

Saya kemarin dipanggil ketemu Pak Tito (Menteri Dalam Negeri) minta petunjuk selaku pembina saya. Saya mau gugat Pak Jokowi. Daerah miskin, penghasil minyak. Kami hasilkan minyak dari 1973. Minyak kami ada 222 sumur, yang baru sekarang tambahan 13 plus besok tahun 2023 ada 19.

Bapak mau tahu, saya tambahkan lagi informasi. Ada 103 sumur (minyak) di Kabupaten Meranti sudah kering diambil oleh (pemerintah) pusat, tidak tahu saya untuk di mana. Sekarang tinggal beberapa lagi kira- kira.

Baca juga: Nahyan Cucu Jokowi Curi Perhatian di Acara Kaesang-Erina: Pakai Singlet Hingga Kaus