Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Paham Wahabi dan HijrahFest
- Arry
- 28 Oktober 2022 20:26
Lembaga Dakwah PB Nahdlatul Ulama atau PBNU mengeluarkan rekomendasi dan meminta pemerintah Indonesia melawang paham Wahabi. Selain itu, mereka juga meminta agar gelaran HijrahFest atau HijabFest dilarang.
Rekoemndasi disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX LD PBNU yang digelar pada 25-27 Oktober 2022 di Jakarta.
"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial (dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual)," bunyi rekomendasi itu seperti dikutip dari laman LD PBNU, Jumat, 28 Oktober 2022.
Lembaga Dakwah PBNU juga meminta pemerintah Indonesia melarang gelaran acara yang menolak NKRI dan Pancasila. Acara tersebut seperti event milenial HijrahFest atau HijabFest.
Baca juga: Mengenal Yahya Cholil Staquf Ketum PBNU Terpilih: Kakak Menteri Hingga Datangi Israel
"Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewaspadai dan tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan/event yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda seperti HijrahFest atau HijabFest," tulisrekomendasi LD PBNU.
Dalam rekomendasi itu dijelaskan alasan penolakan terhadap paham Wahabi. LD PBNU menilai paham tersebut kerap melontarkan tudingan bid'ah dan pengkafiran.
"Bahwa pada masyarakat muslim akar rumput kerap terjadi perdebatan, tudingan bid'ah bahkan pengkafiran atas tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam oleh kelompok Islam yang mengikuti paham Wahabiyah," ujarnya.
"Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosal, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme," tulis LD PBNU.
Baca juga: PBNU Sentil Perseteruan Gus Samsudin: Kerjanya Cuma Ngonten, Jangan Percaya