PDIP Minta Maaf dan Mengaku Berdosa Usai Hadirkan Jokowi di Panggung Politik

PDI Perjuangan mengakui kehadiran Joko Widodo di panggung politik Indonesia adalah sebuah kesalahan besar. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu kini meminta maaf telah menghadirkan Jokowi.

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai pihaknya tidak menyangka, Jokowi yang telah dididik jadi kader, justru merusak demokrasi di akhir masa jabatannya sebagai presiden.

"Terus terangnya, mohon maaflah Jokowi hadir dalam panggung politik dosa kita [kami-Red], tapi kan kita enggak dosa dengan kelakuannya semua, kan," kata Deddy di Jakarta, Kamis, 19 Desember 2024.

"Masa kita harus tanggung jawab juga [semuanya]? Yang bener aja dong kita tanggung jawab, dia (Jokowi bertanggung jawab) sama Tuhan," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Baca juga
Media Singapura Sebut Hubungan Jokowi-Megawati Renggang Gegara Ganjar Nyapres

Deddy Sitorus pun menyoroti para elite politik yang justru menjadi perusak demokrasi. Hal itu dilakukan melalui politik uang hingga pihak yang ingin terus berkuasa menggunakan berbagai macam cara.

"Saya sepakat, apa sih jantung dari demokrasi? Ya, pemilu. Karena demokrasi itu berasal dari kata demos [rakyat] dan kratos [kekuasaan]. Dari situ aja kan sudah jelas definisinya. Artinya kekuasaan oleh rakyat. Bukan kekuasaan rakyat yang diwakilkan, makanya prinsip pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia," ujarnya.

"Siapa yang rusak? Rakyatnya? Ya elitenya, calonnya, partainya. Karena apa? Karena memang itu tadi pelembagaan partai politik itu enggak jalan, rekrutmen itu enggak jalan dengan baik. Itu problem, luar biasa, jadi jangan salahkan rakyat," ucap Deddy.

"Kenapa rakyat akhirnya mau terima (duit)? 'Ya gue 5 tahun enggak tahu lu (calon anggota dewan dan kepala daerah) ngapain, lu dateng lagi minta suara gue, bayar dong. Lu kan dapet gaji, dapet privilege, masa kita gak dapet apa-apa'. Akhirnya kan orang berpikir seperti itu," tutur Deddy.

Baca juga
Daftar 27 Kader yang Dipecat PDIP, Jokowi Gegara Rusak Demokrasi

Untuk diketahui Jokowi menggunakan PDIP saat dua kali terpilih menjadi Wali Kota Solo. Setelah itu, Jokowi pun menggunakan PDIP saat terpilih menjadi Gubernur Jakarta hingga Presiden dua periode.

Kini PDIP telah memecat Jokowi. Alasannya, Jokowi dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi.

Berikut bunyi putusan dari Mahkamah Dewan Kehormatan PDIP:

Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Tak hanya itu, partai juga memecat anak sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya, Bobby Nasution sebagai kader PDIP. Gibran dan Bobby diketahui juga menggunakan jalur PDIP saat terpilih menjadi Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. 

Artikel lainnya: Budi Arie Setiadi Diperiksa Polisi Soal Korupsi di Kasus Judi Online di Komdigi